logo
Pengelola Keuangan
  1. Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan. Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung mempunyai kewenangan :
    1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK
    2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKD)
    3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung
    4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK dan
    5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK.
  2. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
    1. Sekretaris Kampung
    2. Kepala Seksi dan
    3. Bendahara.

    Struktur Organisasi pengelolaan keuangan Kampung dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:


    Uraian Tugas masing-masing PTPKD adalah sebagai berikut :
    1. Sekretaris Kampung bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung, mempunyai tugas:
      1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBK
      2. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
      3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK
      4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan
      5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
    2. Kepala Seksi mempunyai tugas :
      1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
      2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBK
      3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
      4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
      5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung dan
      6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
    3. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan atau oleh Kepala Urusan yang membidangi keuangan. Dalam hal Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan bidang keuangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Kegiatan